Komunitas Aksi Kemanusiaan Indonesia

21/07/2026

https://yayasankaki.com/css-hr

𝗞𝗔𝗞𝗜 𝗱𝗮𝗻 𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗰𝘁 𝗧𝗮𝘀𝗸 𝗙𝗼𝗿𝗰𝗲 𝗞𝗼𝘁𝗮 𝗗𝗲𝗽𝗼𝗸 𝗣𝗲𝗿𝗸𝘂𝗮𝘁 𝗦𝗶𝗻𝗲𝗿𝗴𝗶 𝗔𝗱𝘃𝗼𝗸𝗮𝘀𝗶 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗻𝗴𝗴𝘂𝗹𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗛𝗜𝗩 𝗱𝗮𝗻 𝗥𝗲𝘃𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮𝘀𝗶 𝗞𝗣𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟳

Depok, 21 Juli 2026 – Perkumpulan Komunitas Aksi Kemanusiaan Indonesia (KAKI) bersama District Task Force (DTF) Kota Depok menyelenggarakan Community District Task Force Meeting sebagai upaya memperkuat koordinasi dan strategi advokasi dalam mendukung program penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Depok. Kegiatan yang dilaksanakan di Rumah Makan Ayam Bakar Bu Siti, Pancoran Mas, ini dihadiri oleh 15 perwakilan organisasi masyarakat sipil, komunitas, kelompok dukungan sebaya, serta tim CSS-HR KAKI.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari proses advokasi yang telah dilakukan KAKI bersama DTF kepada Dinas Kesehatan Kota Depok terkait penguatan tata kelola program HIV, percepatan pengesahan Peraturan Wali Kota tentang HIV dan IMS, serta penguatan peran masyarakat sipil dalam mendukung keberlanjutan program penanggulangan HIV di Kota Depok.

Dalam diskusi, peserta menyusun berbagai poin kerja sama yang akan ditawarkan kepada Dinas Kesehatan Kota Depok sebagai dasar penyusunan perjanjian kerja sama antara pemerintah daerah dan DTF. Selain itu, forum juga menyepakati mekanisme pemilihan perwakilan DTF yang akan direkomendasikan sebagai bagian dari kepengurusan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Depok Tahun 2027.

Pertemuan juga dimanfaatkan untuk mengidentifikasi berbagai isu dan tantangan terbaru yang dihadapi komunitas di lapangan, termasuk hambatan akses layanan kesehatan, stigma dan diskriminasi terhadap orang yang hidup dengan HIV, serta kebutuhan penguatan kolaborasi lintas sektor. Seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan advokasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pada agenda tindak lanjut berikutnya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Program Community System Strengthening – Human Rights (CSS-HR) yang dijalankan KAKI dengan dukungan The Global Fund melalui kemitraan dengan Yayasan Kalandara. Program ini berfokus pada penguatan peran masyarakat sipil dalam advokasi kebijakan, perlindungan hak asasi manusia, penanganan stigma dan diskriminasi, serta mendorong keberlanjutan pendanaan program HIV melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah.

Melalui pertemuan ini, KAKI dan DTF Kota Depok menegaskan komitmennya untuk terus membangun kemitraan yang kuat dengan Pemerintah Kota Depok dalam mewujudkan tata kelola program HIV yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan, Juga upaya mendukung pencapaian target Indonesia mengakhiri epidemi AIDS pada tahun 2030.

08/07/2026

https://yayasankaki.com/css-hr

𝑲𝑨𝑲𝑰 𝑩𝒆𝒓𝒔𝒂𝒎𝒂 𝑫𝑻𝑭 𝑲𝒐𝒕𝒂 𝑫𝒆𝒑𝒐𝒌 𝑷𝒆𝒓𝒌𝒖𝒂𝒕 𝑲𝒐𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒔𝒊 𝒅𝒆𝒏𝒈𝒂𝒏 𝑩𝑵𝑵 𝑲𝒐𝒕𝒂 𝑫𝒆𝒑𝒐𝒌 𝒖𝒏𝒕𝒖𝒌 𝑷𝒆𝒏𝒈𝒖𝒂𝒕𝒂𝒏 𝑯𝒂𝒓𝒎 𝑹𝒆𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒂𝒏 𝑷𝒆𝒏𝒄𝒆𝒈𝒂𝒉𝒂𝒏 𝑯𝑰𝑽

Depok, 8 Juli 2026 – Perkumpulan Komunitas Aksi Kemanusiaan Indonesia (KAKI) bersama District Task Force (DTF) Kota Depok melakukan audiensi dan dialog strategis dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Depok dalam kegiatan Follow-up Lobby and Advocacy on District Issues yang berlangsung di Kantor BNN Kota Depok, Rabu (8/7). Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam mendukung program pencegahan HIV, penanggulangan penyalahgunaan narkotika, serta perlindungan hak-hak kelompok rentan di Kota Depok.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi Program Community Systems Strengthening–Human Rights (CSS-HR) yang dikelola oleh KAKI atas dukungan The Global Fund melalui Indonesia AIDS Coalition (IAC) sebagai Principal Recipient (PR) dan Yayasan Kalandara sebagai Sub-Recipient Regional 2.

Dalam sambutannya, Kepala BNN Kota Depok Kombes Pol. Raden M. Tohir Hendarsyah, S.I.K. menyampaikan apresiasi atas inisiatif yang dibangun oleh KAKI dan DTF Kota Depok dalam memperkuat komunikasi lintas sektor. Menurutnya, tantangan penyalahgunaan narkotika saat ini memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat sehingga upaya pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga komunitas dan organisasi masyarakat sipil."Kolaborasi merupakan kunci keberhasilan program P4GN. Kami menyambut baik inisiatif DTF dan KAKI untuk membangun komunikasi yang lebih intensif sehingga upaya pencegahan, rehabilitasi, dan edukasi dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas," ujar Kepala BNN Kota Depok.

Sebagai organisasi yang menjalankan Program CSS-HR, KAKI terus mendorong penguatan sistem komunitas agar mampu berpartisipasi secara bermakna dalam proses pembangunan kesehatan, khususnya dalam menghapus hambatan hak asasi manusia terhadap akses layanan HIV.Advokasi Officer KAKI, Imron Amrulloh, menjelaskan bahwa hubungan antara penyalahgunaan narkotika dan epidemi HIV merupakan isu yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui penguatan kebijakan, layanan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

"Program penanggulangan HIV tidak hanya berbicara mengenai layanan tes dan pengobatan, tetapi juga bagaimana pemerintah bersama masyarakat mampu mengurangi berbagai faktor risiko, termasuk penyalahgunaan narkotika, stigma, diskriminasi, serta keterbatasan akses layanan kesehatan. Melalui forum ini kami berharap lahir komitmen bersama untuk memperkuat layanan yang berbasis hak asasi manusia," ujar Imron.

Ketua District Task Force (DTF) Kota Depok, Bpk. Budiman, yang biasa di sapa Om Budz, menyampaikan bahwa forum ini merupakan langkah awal untuk membangun koordinasi yang lebih erat antara pemerintah dan komunitas.

"DTF hadir sebagai wadah kolaborasi organisasi masyarakat sipil yang memiliki komitmen mendukung program pemerintah. Kami berharap komunikasi yang terjalin hari ini dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kerja sama nyata sehingga setiap persoalan yang muncul di masyarakat dapat ditangani secara lebih cepat, tepat, dan berkelanjutan," ujarnya.

Kegiatan ini diikuti oleh 15 perwakilan organisasi masyarakat sipil dan komunitas, antara lain Yayasan Kuldesak, Female Plus Depok, Yayasan Insan Peduli Sejahtera, YLKIK, YMPAI, IPPI Kota Depok, KDS Hitam Putih, KDS Warna Sehati, Lingkar Napza Depok, KDS Pemuda Kuldesak, Warga Peduli AIDS (WPA), serta tim Advokasi Officer dan Paralegal Officer, dan Teknikal Officer KAKI.Melalui dialog tersebut, BNN Kota Depok dan DTF Kota Depok sepakat untuk terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dalam mendukung pelaksanaan Program P4GN, penguatan layanan Harm Reduction, peningkatan layanan kesehatan jiwa dan rehabilitasi, serta edukasi masyarakat sebagai bagian dari strategi bersama menekan penyalahgunaan narkotika dan laju epidemi HIV.

KAKI meyakini bahwa pencapaian target Ending AIDS 2030 hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, komunitas, tenaga kesehatan, akademisi, dan aparat penegak hukum. Sinergi lintas sektor inilah yang menjadi fondasi untuk menghadirkan layanan kesehatan yang inklusif, berbasis hak asasi manusia, dan mampu menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.Audiensi ini diharapkan menjadi awal dari kerja sama yang lebih erat antara BNN Kota Depok ,KAKI dan DTF Kota Depok dalam merumuskan berbagai program kolaboratif yang mampu memperkuat ketahanan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkotika sekaligus mendukung keberhasilan program penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Depok.

29/06/2026

https://www.youtube.com/watch?v=VGFfbkON8ro

𝐏𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐃𝐫𝐚𝐦𝐚 𝐝𝐚𝐧 𝐒𝐨𝐬𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐇𝐈𝐕/𝐀𝐈𝐃𝐒"𝐒𝐢𝐬𝐚 𝐒𝐢𝐤𝐬𝐚: 𝐌𝐞𝐫𝐚𝐰𝐚𝐭 𝐄𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢, 𝐌...

28/06/2026

https://www.inijabar.com/2026/06/lakon-teater-sisa-siksa-edukasi-hivaids.html

Lakon Teater 'Sisa Siksa' Edukasi HIV/AIDS di Kalangan Remaja Redaktur Minggu, 28 Juni 2026 - 05.07 Komentar Pementasan teater garapan Darang Production yang menggandeng Komunitas Aksi Kemanusiaan Indonesia (KAKI) berjudul "Sisa Siksa". Inijabar/Risky Andriantoinijabar.com, Depok - Ruang Laboratori...

25/06/2026

𝐏𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐃𝐫𝐚𝐦𝐚 𝐝𝐚𝐧 𝐒𝐨𝐬𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐇𝐈𝐕/𝐀𝐈𝐃𝐒
"𝐒𝐢𝐬𝐚 𝐒𝐢𝐤𝐬𝐚: 𝐌𝐞𝐫𝐚𝐰𝐚𝐭 𝐄𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢, 𝐌𝐞𝐥𝐚𝐰𝐚𝐧 𝐒𝐭𝐢𝐠𝐦𝐚"
𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞𝐝 𝐛𝐲 : 𝐃𝐚𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞
𝐒𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐝 𝐛𝐲 : 𝐋𝐚𝐛 𝐓𝐞𝐚𝐭𝐞𝐫 𝐒𝐚𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐔𝐆 & 𝐊𝐀𝐊𝐈
"𝐒𝐢𝐬𝐚 𝐒𝐢𝐤𝐬𝐚"
Menceritakan kehidupan Lestari dan Sekar, seorang ibu dan anak yang hidup dengan HIV/AIDS akibat masa lalu keluarga yang tidak pernah mereka pilih. Mereka menghadapi stigma, pengucilan, dan tekanan sosial dari lingkungan sekitar.
Sekar tumbuh dengan kemarahan dan ketakutan terhadap masa depan. Ia ingin hidup normal, mencintai, dan diterima. Namun, status kesehatannya membuat ia merasa terjebak dalam rasa malu dan ketakutan akan penolakan.
Lestari, sebagai ibu, hidup dalam rasa bersalah dan kepasrahan. Ia berusaha melindungi anaknya, meski dirinya sendiri juga terluka. Di tengah tekanan masyarakat, hubungan ibu dan anak ini diuji oleh kemarahan, luka, dan kebutuhan untuk saling menguatkan.
Drama ini ingin menunjukkan bahwa orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dihakimi. Mereka perlu dipahami, didampingi, dan dimanusiakan.
𝗦𝗮𝗯𝘁𝘂, 𝟮𝟳 𝗝𝘂𝗻𝗶 𝟮𝟬𝟮𝟲
𝗟𝗮𝗯 𝗧𝗲𝗮𝘁𝗲𝗿 𝗦𝗮𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗨𝗚 𝗗𝗲𝗽𝗼𝗸

25/06/2026

𝐊𝐀𝐊𝐈 𝐝𝐚𝐧 𝐏𝐁𝐇𝐈 𝐓𝐚𝐧𝐝𝐚𝐭𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧𝐢 𝐌𝐨𝐔, 𝐏𝐞𝐫𝐤𝐮𝐚𝐭 𝐀𝐤𝐬𝐞𝐬 𝐁𝐚𝐧𝐭𝐮𝐚𝐧 𝐇𝐮𝐤𝐮𝐦 𝐛𝐚𝐠𝐢 𝐎𝐃𝐇𝐈𝐕 𝐝𝐚𝐧 𝐊𝐞𝐥𝐨𝐦𝐩𝐨𝐤 𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧 𝐝𝐢 𝐊𝐨𝐭𝐚 𝐃𝐞𝐩𝐨𝐤

**Depok, Junil 2026** – Komitmen untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia (HAM), menghapus stigma dan diskriminasi, serta memperluas akses keadilan bagi Orang dengan HIV (ODHIV) dan kelompok rentan semakin diperkuat di Kota Depok. Perkumpulan Komunitas Aksi Kemanusiaan Indonesia (KAKI) dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) sebagai landasan kerja sama strategis dalam penyediaan bantuan hukum dan penguatan sistem komunitas berbasis HAM.

Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Ketua Perkumpulan KAKI, **Yadi Sofyandi, S.E.**, dan Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI, **Kahar Muamalsyah, S.H., M.H.**, sebagai bagian dari implementasi Program **Community Systems Strengthening and Human Rights (CSS-HR)** yang didukung oleh **Global Fund melalui Indonesia AIDS Coalition (IAC) sebagai Principal Recipient (PR) dan Kalandara sebagai Sub Recipient (SR)**.

Kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat respons komunitas terhadap berbagai bentuk pelanggaran HAM, kekerasan berbasis gender (Gender-Based Violence/GBV), stigma, diskriminasi, serta hambatan hukum yang masih dihadapi ODHIV dan populasi kunci dalam mengakses layanan kesehatan maupun layanan publik lainnya.

Dalam sambutannya, Yadi Sofyandi menegaskan bahwa perlindungan HAM merupakan salah satu fondasi penting dalam keberhasilan program penanggulangan HIV dan AIDS.

*"Masih banyak ODHIV dan kelompok rentan yang mengalami diskriminasi di lingkungan sosial, tempat kerja, layanan publik, bahkan layanan kesehatan. Melalui kerja sama dengan PBHI, kami ingin memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap bantuan hukum dan perlindungan hak yang layak. Ini merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkeadilan,"* ujarnya.

Melalui kerja sama tersebut, KAKI dan PBHI akan mengembangkan sistem rujukan bantuan hukum yang terintegrasi, mulai dari pendokumentasian kasus, konsultasi hukum, mediasi, negosiasi, hingga pendampingan litigasi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan apabila diperlukan.

Selain penyediaan bantuan hukum, kedua lembaga juga akan bekerja sama dalam peningkatan kapasitas paralegal komunitas, advokat, dan pegiat HAM, sehingga mampu memberikan pendampingan yang lebih profesional, sensitif terhadap isu gender, dan berorientasi pada pemulihan korban.

Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI, Kahar Muamalsyah, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk nyata keberpihakan terhadap kelompok masyarakat yang selama ini kerap mengalami hambatan dalam memperoleh akses keadilan.

*"PBHI memandang bahwa bantuan hukum adalah hak konstitusional setiap warga negara. Kehadiran negara dan masyarakat sipil harus mampu menjangkau kelompok-kelompok yang paling rentan. Karena itu, kami menyambut baik kolaborasi ini sebagai upaya memperkuat perlindungan HAM di tingkat komunitas,"* jelasnya.

Salah satu fokus utama kerja sama ini adalah penguatan sistem pendokumentasian kasus melalui penggunaan **Realtime Cascade Analysis Dashboard (R-CAD)**. Sistem tersebut memungkinkan proses pencatatan, analisis, dan pemantauan kasus dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terintegrasi sehingga dapat mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.

Selain itu, KAKI dan PBHI juga akan menyelenggarakan berbagai kegiatan edukasi hukum dan kampanye publik melalui program **"Know Your Rights"**, guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak hukum, mekanisme pengaduan, serta perlindungan terhadap korban diskriminasi dan pelanggaran HAM.

Kerja sama ini turut memperkuat sinergi yang selama ini telah terbangun antara organisasi masyarakat sipil, komunitas pegiat HIV dan AIDS, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya di Kota Depok. Melalui pendekatan kolaboratif tersebut, diharapkan tercipta sistem dukungan yang lebih kuat bagi ODHIV dan kelompok rentan untuk memperoleh layanan kesehatan, perlindungan sosial, serta akses terhadap keadilan tanpa diskriminasi.

Dalam implementasinya, Paralegal Officer KAKI akan melakukan asesmen awal dan pendokumentasian kasus menggunakan metode 5W+1H serta mengumpulkan bukti-bukti pendukung berdasarkan prinsip persetujuan penyintas (informed consent). Selanjutnya, kasus yang memerlukan penanganan hukum lebih lanjut akan dirujuk kepada PBHI untuk mendapatkan pendampingan sesuai standar profesi advokat dan prinsip-prinsip perlindungan HAM.

Kedua lembaga juga berkomitmen menjaga kerahasiaan identitas penyintas serta menjamin keamanan proses pendampingan. Evaluasi pelaksanaan kerja sama akan dilakukan secara berkala setiap tiga bulan guna memastikan efektivitas layanan, kualitas pendampingan, serta pencapaian target program CSS-HR di Kota Depok.

Penandatanganan MoU ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat gerakan perlindungan HAM berbasis komunitas serta mendukung target nasional penanggulangan HIV dan AIDS. Dengan semakin kuatnya kolaborasi antara organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, pemerintah daerah, dan komunitas, Kota Depok diharapkan mampu menjadi contoh praktik baik dalam mewujudkan lingkungan yang inklusif, bebas stigma, bebas diskriminasi, serta menjamin akses keadilan bagi seluruh warga tanpa terkecuali.

23/06/2026

Semangat.....

Dalam pelaksanaan program di lapangan, KAKI menempatkan tiga personel utama. Paralegal Officer KAKI.

23/06/2026

Giat KAKI bersama OPD, DTF dan CSO Pegiat HIV Aids

KAKI Bersama Dinkes Depok Targetkan Edukasi Pencegahan HIV ke 2.918 Perempuan Berisiko di Tahun 2026 Redaktur Selasa, 23 Juni 2026 - 19.07 Komentar Edukasi pencegahan AiDs di Depokinijabar.com, Depok – Komunitas Aksi Kemanusiaan Indonesia (KAKI) bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok dan Dist...

17/06/2026

𝐌𝐮𝐫𝐢𝐝 𝐒𝐃 𝐊𝐨𝐢𝐧𝐨𝐧𝐢𝐚 𝐖𝐚𝐦𝐞𝐧𝐚 𝐓𝐞𝐫𝐥𝐢𝐛𝐚𝐭 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐟 𝐝𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐤𝐬𝐢 𝐁𝐮𝐤𝐮 𝐏𝐚𝐤𝐞𝐭 𝐊𝐨𝐧𝐭𝐞𝐤𝐬𝐭𝐮𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐩𝐮𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐛𝐚𝐬𝐢𝐬 𝐀𝐮𝐝𝐢𝐨 𝐕𝐢𝐬𝐮𝐚𝐥

𝐉𝐚𝐲𝐚𝐰𝐢𝐣𝐚𝐲𝐚, 𝐏𝐚𝐩𝐮𝐚 𝐏𝐞𝐠𝐮𝐧𝐮𝐧𝐠𝐚𝐧 –

Semangat belajar dan kreativitas anak-anak Papua tampak begitu hidup dalam proses pembuatan media pembelajaran audio visual untuk Buku Paket Kontekstual Papua tingkat Sekolah Dasar. Kegiatan ini dilaksanakan bersama murid-murid SD Koinonia Wamena di bawah naungan Yayasan Kristen Wamena sebagai bagian dari Program SERASI yang diimplementasikan oleh KAKI bekerja sama dengan IRD-USAID.

Dokumentasi yang diambil selama proses produksi memperlihatkan antusiasme para siswa saat terlibat langsung dalam berbagai kegiatan pembelajaran yang dikemas secara menarik dan sesuai dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Papua. Melalui pendekatan ini, materi pembelajaran tidak hanya disampaikan dalam bentuk teks, tetapi juga dihadirkan melalui media audio visual yang lebih interaktif, mudah dipahami, dan dekat dengan pengalaman anak-anak.

Pembuatan Buku Paket Kontekstual Papua merupakan salah satu upaya untuk menghadirkan pendidikan yang relevan dengan kondisi sosial, budaya, dan lingkungan setempat. Materi yang dikembangkan mengangkat berbagai aspek kehidupan masyarakat Papua, mulai dari nilai-nilai budaya, kearifan lokal, lingkungan alam, hingga praktik kehidupan sehari-hari yang akrab bagi para peserta didik.

Keterlibatan murid SD Koinonia dalam proses produksi menjadi nilai tambah yang penting. Anak-anak tidak hanya menjadi objek pembelajaran, tetapi juga berperan sebagai subjek yang turut berkontribusi dalam penyusunan media pendidikan. Kehadiran mereka dalam pengambilan gambar dan simulasi kegiatan belajar memberikan nuansa autentik yang mencerminkan kehidupan nyata anak-anak Papua.

Program SERASI sendiri bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan dasar melalui pengembangan sumber belajar yang inklusif, kontekstual, dan berpusat pada kebutuhan peserta didik. Dengan memanfaatkan media audio visual, proses pembelajaran diharapkan menjadi lebih menarik serta mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan.

Menurut tim pelaksana, penggunaan media pembelajaran yang berbasis konteks lokal memiliki peran penting dalam membangun rasa percaya diri dan identitas budaya anak-anak Papua. Ketika peserta didik melihat lingkungan, bahasa, dan budaya mereka tercermin dalam materi pembelajaran, proses belajar menjadi lebih bermakna dan mudah diterima.

Dokumentasi kegiatan ini juga menjadi bukti nyata kolaborasi antara sekolah, komunitas, dan mitra pembangunan dalam mendukung kemajuan pendidikan di Tanah Papua. Melalui sinergi tersebut, diharapkan lahir berbagai inovasi pembelajaran yang mampu menjawab tantangan pendidikan di wilayah pegunungan Papua sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

Dengan semangat kebersamaan dan partisipasi aktif para siswa, proses produksi media pembelajaran audio visual Buku Paket Kontekstual Papua tidak hanya menghasilkan materi pendidikan yang berkualitas, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan budaya serta lingkungan tempat mereka tumbuh dan berkembang.

16/06/2026

https://yayasankaki.com/advocasi

𝑰𝒏𝒊𝒔𝒊𝒂𝒔𝒊 𝑷𝒆𝒎𝒃𝒆𝒏𝒕𝒖𝒌𝒂𝒏 𝑻𝒊𝒎 𝑷𝒆𝒏𝒅𝒂𝒎𝒑𝒊𝒏𝒈 𝑳𝒊𝒕𝒆𝒓𝒂𝒔𝒊 𝑫𝒂𝒆𝒓𝒂𝒉 𝒅𝒊 𝑲𝒂𝒃𝒖𝒑𝒂𝒕𝒆𝒏 𝑹𝒂𝒋𝒂 𝑨𝒎𝒑𝒂𝒕

Literasi telah menjadi program pemerintah yang diyakini dapat meningkatkan kemajuan pendidikan tanah air. Sejumlah regulasi telah diterbitkan dengan meletakkan literasi sebagai amanat konstitusi, antara lain Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020- 2024, Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024, dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) sebagai bagian dari Asesmen Nasional juga menempatkan pencapaian literasi dan numerasi sebagai tolak ukur keberhasilan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan Keberadaan /Eksistensi TPLD dan TLS sangat strategis dalam penguatan literasi dan numerasi di sekolah,
Tujuannya agar terjadi penyesuaian di segala bidang termasuk pendidikan terutama aktivitas pembelajaran di sekolah. Peran dan fungsi TPLD dan TLS fokus pada akselerasi penguatan Literasi dan numerasi. TPLD dan TLS juga memiliki peran mengajak dan mendorong berbagai pihak di masyarakat untuk mendukung program literasi di sekolah, antara lain oleh pegiat dan komunitas literasi, lembaga akademik, organisasi masyarakat, media massa, serta DUDI (dunia usaha dan dunia industri).

Beragam bentuk dukungan dapat dilakukan guna mempercepat penguatan literasi dan numerasi di sekolah, bisa dalam bentuk dukungan bahan bacaan dan sumber belajar, dukungan sumber daya manusia, teknologi, keterampilan juga berbentuk barang dan pembiayaan. Dengan kekuatan jaringan dan kolaborasi antarpemangku yang dimotori oleh TPLD diharapkan terjadi perbaikan kualitas pendidikan.

Stakeholder yang menjadi Tim Pendamping Literasi daerah adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat 2. BGP ( Balai Guru Penggerak ) Papua Barat 3. BPMP ( Balai Penjamin Mutu Pendidikan ) Papua Barat 4. BAPPEDA Kabupaten Raja Ampat 5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Raja Ampat, 6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Raja Ampat 7. Pegiat Literasi Kabupaten Raja Ampat 8. Dunia Usaha/Industri Kabupaten Raja Ampat.